📅 3 Hari 📌  Jakarta/Online

Dalam dunia kerja, peran dokter perusahaan tidak hanya terbatas pada pelayanan medis dasar, tetapi juga mencakup tanggung jawab besar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan kerja secara menyeluruh. Risiko kesehatan akibat paparan bahan kimia, ergonomi yang buruk, stres kerja, serta penyakit akibat kerja lainnya menjadi tantangan nyata yang harus ditangani secara sistematis. Di sisi lain, banyak perusahaan masih menghadapi kendala kurangnya tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus di bidang kesehatan kerja.

Pelatihan Dokter Perusahaan Sertifikasi BNSP hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan tujuan membekali para dokter dengan keahlian tambahan dalam mengelola kesehatan kerja berdasarkan standar nasional. Melalui pelatihan ini, dokter tidak hanya akan mampu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga terlibat aktif dalam pencegahan penyakit akibat kerja, manajemen risiko kesehatan, serta pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi.

Sertifikasi ini mengacu pada SKKNI Tahun 2016 Nomor 159 sebagai dasar hukum pengakuan kompetensi dokter perusahaan, sehingga lulusan pelatihan memiliki legalitas dan daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Manfaat

Peserta akan mendapatkan pengakuan kompetensi sebagai tenaga ahli kesehatan kerja yang dapat meningkatkan keselamatan, mendukung produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sesuai standar nasional.

Tujuan

Pelatihan ini bertujuan membekali dokter perusahaan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kesehatan kerja secara menyeluruh. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menangani risiko kesehatan di tempat kerja secara sistematis dan profesional.

Ruang Lingkup Kompetensi

Materi pelatihan mencakup peran dan tanggung jawab dokter perusahaan dalam kesehatan kerja, landasan hukum serta regulasi K3, identifikasi potensi bahaya kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Selain itu, peserta juga mempelajari pengendalian risiko, penanganan penyakit akibat kerja (PAK), serta pelaksanaan program jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja.